Gara-gara salah perkiraan waktu,
saya akhirnya terpaksa membuat SKCK di waktu-waktu mepet. Maklum, di
bulan Desember dan Januari lalu saya masih sibuk mengurus ujian akhir
skripsi, sampai cuma diberi waktu 5 hari untuk revisi, notulensi, jilid
skripsi, dan daftar wisuda. Saya baru sempat mengurus SKCK di awal bulan
Februari ini.
saya akhirnya terpaksa membuat SKCK di waktu-waktu mepet. Maklum, di
bulan Desember dan Januari lalu saya masih sibuk mengurus ujian akhir
skripsi, sampai cuma diberi waktu 5 hari untuk revisi, notulensi, jilid
skripsi, dan daftar wisuda. Saya baru sempat mengurus SKCK di awal bulan
Februari ini.
Syarat untuk mengajukan aplikasi visa, salah satunya harus menyertakan police record atau
SKCK yang berbahasa Inggris. Beberapa kali mencari info di internet,
banyak yang mengatakan kalau SKCK yang diterima adalah SKCK terbitan
Mabes Polri Jakarta. Tapi ada beberapa yang punya pengalaman, SKCK
terbitan Polda pun dapat diterima.
SKCK yang berbahasa Inggris. Beberapa kali mencari info di internet,
banyak yang mengatakan kalau SKCK yang diterima adalah SKCK terbitan
Mabes Polri Jakarta. Tapi ada beberapa yang punya pengalaman, SKCK
terbitan Polda pun dapat diterima.
Sebelum
itu, saya sempat ke Polres Kota Palembang untuk menanyakan hal ini.
Saya bertanya ke petugas, apakah SKCK dari Polres bisa langsung
diteruskan ke Mabes Polri, mengingat kalau SKCK yang berlaku adalah yang
berbahasa Inggris. Si petugas mengatakan kalau sebenarnya SKCK terbitan
Polres sekarang juga berbahasa Inggris. Namun kalau keperluannya untuk
membuat visa, saya harus membuatnya di Polda Sumatera Selatan.
itu, saya sempat ke Polres Kota Palembang untuk menanyakan hal ini.
Saya bertanya ke petugas, apakah SKCK dari Polres bisa langsung
diteruskan ke Mabes Polri, mengingat kalau SKCK yang berlaku adalah yang
berbahasa Inggris. Si petugas mengatakan kalau sebenarnya SKCK terbitan
Polres sekarang juga berbahasa Inggris. Namun kalau keperluannya untuk
membuat visa, saya harus membuatnya di Polda Sumatera Selatan.
Setelah
dapat info, saya langsung tancap gas ke Polda Sumatera Selatan untuk
membuat SKCK. Saat itu sudah jam 13.15, tapi herannya petugas yang
melayani tidak ada di tempat. Padahal setahu saya loket bagian SKCK baru
tutup jam 15.00.
dapat info, saya langsung tancap gas ke Polda Sumatera Selatan untuk
membuat SKCK. Saat itu sudah jam 13.15, tapi herannya petugas yang
melayani tidak ada di tempat. Padahal setahu saya loket bagian SKCK baru
tutup jam 15.00.
Dokumen yang harus dibawa untuk membuat SKCK baru di Polda:
1. Pas foto ukuran 4×6 berwarna 2 lembar
2. Kartu sidik jari
3. Surat pengantar dari Polsek
4. Fotokopi KTP
5. Uang administrasi Rp. 10.000
Karena
belum ada surat pengantar dari Polsek, saya langsung ke Polsek sambil
terus berharap kalau proses disana akan lancar dan saya bisa langsung
balik lagi ke Polda.
belum ada surat pengantar dari Polsek, saya langsung ke Polsek sambil
terus berharap kalau proses disana akan lancar dan saya bisa langsung
balik lagi ke Polda.
Dokumen yang harus dibawa untuk membuat SKCK di Polsek:
1. Pas foto ukuran 3×4 berwarna 2 lembar
2. Map kuning
3. Fotokopi KTP
4. Uang administrasi Rp. 10.000
Di
Polsek, saya disuruh mengisi formulir yang berisi tentang data pribadi
dan ciri-ciri fisik. Karena dari rumah buru-buru, saya tidak bawa map
yang juga dibutuhkan saat pembuatan SKCK. Untungnya pak polisinya baik
dan tidak memedulikan apakah saya bawa map atau tidak. Yang ada, dia
yang malah mencarikan map kuning yang tidak terpakai di meja kerjanya
untuk saya.
Polsek, saya disuruh mengisi formulir yang berisi tentang data pribadi
dan ciri-ciri fisik. Karena dari rumah buru-buru, saya tidak bawa map
yang juga dibutuhkan saat pembuatan SKCK. Untungnya pak polisinya baik
dan tidak memedulikan apakah saya bawa map atau tidak. Yang ada, dia
yang malah mencarikan map kuning yang tidak terpakai di meja kerjanya
untuk saya.
Setengah jam kemudian saya sudah memegang surat
pengantar dari Polres untuk dibawa ke Polda. Tapi ternyata apa? Saat
saya tiba disana, lagi-lagi petugas yang melayani tidak muncul-muncul
juga, padahal saat itu baru jam 14.20. Akhirnya saya bertanya ke polwan
disitu dan dia mengatakan kalau loket sudah tutup.
Besoknya
sekitar jam 10 pagi, saya balik lagi ke Polda untuk menyerahkan dokumen
yang diperlukan. Sebelumnya, saya diharuskan untuk sidik jari lebih
dahulu dan membayar uang administrasi sebesar 10ribu. Setelah itu, saya
serahkan dokumen lengkap ke petugas loket. Petugasnya memberikan saya
form isian yang juga sama seperti form yang saya isi di Polsek.
sekitar jam 10 pagi, saya balik lagi ke Polda untuk menyerahkan dokumen
yang diperlukan. Sebelumnya, saya diharuskan untuk sidik jari lebih
dahulu dan membayar uang administrasi sebesar 10ribu. Setelah itu, saya
serahkan dokumen lengkap ke petugas loket. Petugasnya memberikan saya
form isian yang juga sama seperti form yang saya isi di Polsek.
Ketika
petugasnya mengecek kembali dokumen yang saya berikan, dia mengatakan
kalau untuk keperluan visa, dibutuhkan fotokopi paspor juga. Waduh, mana
saya bawa paspor coba. Jadinya saya balik lagi ke rumah, langsung
fotokopi, dan menyerahkan kembali ke mereka. Untungnya ini Palembang,
bolak-balik Polda ke rumah bisa tembus 30 menit. Coba kalau di Jakarta?
Waduuuhh.. Petugas akhirnya menyerahkan tanda terima agar besoknya saya
kembali untuk mengambil SKCK.
Sebelum
mengambil SKCK besoknya, saya coba menelepon kedutaan Belgia untuk
kembali memastikan apakah SKCK terbitan Polda bisa diterima karena sudah
bilingual. Pihak kedutaan mengatakan sebenarnya tidak ada masalah bagi
mereka SKCK terbitan Polda ataukah Mabes Polri. Yang penting pihak
Kemenlu dan Kemenkumham mau melegalisasinya. Jadi menurut saya,
persoalannya bukan di kedutaan, tapi ada di kedua pihak itu, mau atau
tidak melegalisasi SKCK terbitan Polda Sumatera Selatan nantinya.
Soalnya kalau sudah dilegalisir Kemenlu dan Kemenkumham, pihak kedutaan
sepertinya tidak ada masalah untuk melegalisasi.
mengambil SKCK besoknya, saya coba menelepon kedutaan Belgia untuk
kembali memastikan apakah SKCK terbitan Polda bisa diterima karena sudah
bilingual. Pihak kedutaan mengatakan sebenarnya tidak ada masalah bagi
mereka SKCK terbitan Polda ataukah Mabes Polri. Yang penting pihak
Kemenlu dan Kemenkumham mau melegalisasinya. Jadi menurut saya,
persoalannya bukan di kedutaan, tapi ada di kedua pihak itu, mau atau
tidak melegalisasi SKCK terbitan Polda Sumatera Selatan nantinya.
Soalnya kalau sudah dilegalisir Kemenlu dan Kemenkumham, pihak kedutaan
sepertinya tidak ada masalah untuk melegalisasi.
Karena
saya tidak punya waktu, lalu saya juga mesti ke Jakarta untuk mengurus
legalisasi yang waktunya cukup lama, akhirnya saya memutuskan
menggunakan biro jasa legalisasi dokumen yang ada di internet saja.
Setelah bertanya tentang tarif legalisasi ke beberapa biro, saya
akhirnya menggunakan biro legalisasi dokumen JTC Indonesia yang
kantornya ada di Pasar Minggu. Tapi satu, syaratnya SKCK harus terbitan
Mabes Polri.
saya tidak punya waktu, lalu saya juga mesti ke Jakarta untuk mengurus
legalisasi yang waktunya cukup lama, akhirnya saya memutuskan
menggunakan biro jasa legalisasi dokumen yang ada di internet saja.
Setelah bertanya tentang tarif legalisasi ke beberapa biro, saya
akhirnya menggunakan biro legalisasi dokumen JTC Indonesia yang
kantornya ada di Pasar Minggu. Tapi satu, syaratnya SKCK harus terbitan
Mabes Polri.
Ya sudah,
saya tidak punya pilihan lain, daripada saya dibuat tambah repot, saya
akhirnya minta bantuan teman yang tinggal di Jakarta untuk membuatkan
saya SKCK di Mabes Polri. Selanjutnya, dia yang akan mengirimkan SKCK
itu ke pihak JTC untuk kemudian dilegalisasi. Di hari yang sama saat
mendapatkan SKCK, saya langsung mengirimkan ke alamat teman. Jumat saya
kirim dokumen, Sabtunya sudah sampai.
saya tidak punya pilihan lain, daripada saya dibuat tambah repot, saya
akhirnya minta bantuan teman yang tinggal di Jakarta untuk membuatkan
saya SKCK di Mabes Polri. Selanjutnya, dia yang akan mengirimkan SKCK
itu ke pihak JTC untuk kemudian dilegalisasi. Di hari yang sama saat
mendapatkan SKCK, saya langsung mengirimkan ke alamat teman. Jumat saya
kirim dokumen, Sabtunya sudah sampai.
Hari
Seninnya, tiba-tiba teman saya menelepon dan mengatakan kalau pihak
Mabes juga membutuhkan Kartu Keluarga (KK) yang memang tidak saya
kirimkan ke dia. Saya memang sengaja tidak kirimkan, karena saat mencari
info di internet, KK tidak ada dalam dokumen yang dibutuhkan.
Seninnya, tiba-tiba teman saya menelepon dan mengatakan kalau pihak
Mabes juga membutuhkan Kartu Keluarga (KK) yang memang tidak saya
kirimkan ke dia. Saya memang sengaja tidak kirimkan, karena saat mencari
info di internet, KK tidak ada dalam dokumen yang dibutuhkan.
Teman
saya mengatakan kalau fotokopi KK dapat di-email atau di-fax ke Mabes
Polri, saat itu juga! Saya mendadak kebingungan, karena saat itu saya
sedang di jalan dan kemana mesti mencari mesin fax. Untungnya mama
membawa fotokopi KK dan langsung menuju ke kantor temannya terdekat
untuk menumpang nge-fax. Sialnya lagi, nomor fax Mabes sibuk terus,
jadinya dokumen itu belum bisa dikirim dan di kantor itu juga tidak ada
mesin scan.
saya mengatakan kalau fotokopi KK dapat di-email atau di-fax ke Mabes
Polri, saat itu juga! Saya mendadak kebingungan, karena saat itu saya
sedang di jalan dan kemana mesti mencari mesin fax. Untungnya mama
membawa fotokopi KK dan langsung menuju ke kantor temannya terdekat
untuk menumpang nge-fax. Sialnya lagi, nomor fax Mabes sibuk terus,
jadinya dokumen itu belum bisa dikirim dan di kantor itu juga tidak ada
mesin scan.
Setelah urusan di jalan selesai, kami buru-buru pulang dan scanning KK
untuk segera dikirim ke email Mabes. Saat itu jam 14.40, saya
konfirmasi ke teman saya bahwa fotokopi KK sudah dikirim ke email Mabes.
Tapi sayangnya teman saya SMS kalau loketnya akan tutup dan bisa
mengulang besoknya. Hahh, sial, saya rugi lagi 1 hari!
Di
Mabes, teman saya juga disuruh mengisi form yang sama seperti yang saya
isi di Polsek/Polda. Sebelumnya saya juga melampirkan isian form ke
dia, agar dia tidak kebingungan pas mengisi. Setelah semuanya lancar,
besoknya dia disuruh kembali untuk mengambil SKCK baru selanjutnya untuk
dikirimkan ke pihak biro legalisasi.
Mabes, teman saya juga disuruh mengisi form yang sama seperti yang saya
isi di Polsek/Polda. Sebelumnya saya juga melampirkan isian form ke
dia, agar dia tidak kebingungan pas mengisi. Setelah semuanya lancar,
besoknya dia disuruh kembali untuk mengambil SKCK baru selanjutnya untuk
dikirimkan ke pihak biro legalisasi.
Dokumen yang harus dibawa untuk membuat SKCK di Mabes Polri:
1. Pas foto ukuran 4×6 berwarna 4 lembar
2. Fotokopi KTP
3. SKCK terbitan Polda + fotokopinya 1 lembar
4. Fotokopi Kartu Keluarga (KK)
5. Fotokopi Akte Kelahiran
6. Uang administrasi Rp. 10.000
Begitulah
prosedur saya memperoleh SKCK untuk keperluan mengajukan visa. Kalau
informasi yang saya lihat di internet membuat SKCK harus dimulai dari
ada surat pengantar RT, RW, lurah, nyatanya saya tidak harus ke mereka
dulu. Saya cukup ke Polsek, Polda, hingga langsung meneruskan ke Mabes.
Namun tentunya setiap daerah memiliki prosedur yang berbeda sehingga
sebaiknya ditanyakan ke pihak terkait lebih lanjut. Mengurus SKCK di
Mabes sebenarnya tidak terlalu rumit, tapi karena saya di luar Jakarta,
jadinya hal itu menjadi lumayan ribet. Sebelumnya ada juga biro yang
menawarkan untuk membuatkan SKCK di Mabes dengan biaya 400ribu, tapi
saya tolak karena lumayan mahal. Untung teman saya di Jakarta berbaik
hati mengurusnya dan saya kasih ongkos setengah dari biaya biro saja.
prosedur saya memperoleh SKCK untuk keperluan mengajukan visa. Kalau
informasi yang saya lihat di internet membuat SKCK harus dimulai dari
ada surat pengantar RT, RW, lurah, nyatanya saya tidak harus ke mereka
dulu. Saya cukup ke Polsek, Polda, hingga langsung meneruskan ke Mabes.
Namun tentunya setiap daerah memiliki prosedur yang berbeda sehingga
sebaiknya ditanyakan ke pihak terkait lebih lanjut. Mengurus SKCK di
Mabes sebenarnya tidak terlalu rumit, tapi karena saya di luar Jakarta,
jadinya hal itu menjadi lumayan ribet. Sebelumnya ada juga biro yang
menawarkan untuk membuatkan SKCK di Mabes dengan biaya 400ribu, tapi
saya tolak karena lumayan mahal. Untung teman saya di Jakarta berbaik
hati mengurusnya dan saya kasih ongkos setengah dari biaya biro saja.
2 komentar
Jadi legalisasi skck dari kemenlu atau kemenkumham itu di lakukan di mabes polri juga? Mohon pencerahannya ya… 🙂
Oh, tidak. Mabes Polri hanya mengurusi pembuatan SKCK untuk visa. Legalisasi sendiri dilakukan di Kemenkumham (Kuningan, Jaksel) dan Kemenlu (Pejambon, Jakpus). Legalisasi bisa dilakukan kalau SKCK kita yang ada di Mabes sudah selesai.